REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi senior Partai Golkar Zainal Bintang meminta media massa mengawasi rencana partai Koalisi Merah Putih merevisi undang-undang agar tidak menjadi agenda tersembunyi.

"Tolong media memperhatikan, apakah revisi undang-undang ini basisnya membangun kekuatan penekan (pemerintah) atau demi orang banyak. Apakah ini 'hidden agenda', untuk menciptakan instabilitas," kata Zainal dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Ia menekankan revisi undang-undang boleh saja asalkan memiliki benang merah dengan kepentingan orang banyak. Sebaliknya jika revisi undang-undang dilakukan semata-mata hanya sebagai kekuatan penekan pemerintah, maka hal itu patut disesalkan.

Dia mencontohkan apabila rencana merevisi undang-undang ini membuat pengusaha ketakutan, maka hal ini dapat menjadi sinyal bahwa ada agenda tersembunyi di balik revisi undang-undang.

"Sebab, kalau pengusaha gemetaran dengan rencana revisi undang-undang, ini artinya revisinya memang berimbas ke pengusaha, bisa berwujud ketidakpastian hukum, ketidakpastian di sektor ekonomi dan lain sebagainya. Akibatnya nilai tukar merosot, dan terjadilah instabilitas dalam pemerintahan," ujar dia.

Sebelumnya, partai Koalisi Merah Putih berencana merevisi sejumlah undang-undang yang dinilai tidak sinkron dengan

Undang-Undang Dasar 1945 atau dinilai terlampau liberal.

Menurut Wakil Ketua DPR dari Partai Gerindra Fadli Zon, beberapa undang-undang itu di antaranya UU Migas dan UU Perbankan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika