REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tidak sepakat dengan usul penambahan jumlah komisi. Menurutnya penambahan jumlah komisi akan berdampak terhadap penambahan ruangan baru.

"Saya tidak menyetujui pengembangan jumlah komisi," kata Fahri kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (9/10).

Ketimbang menambah jumlah komisi, Fahri mengusulkan pembentukan sub komisi di tiap-tiap komisi. Hal itu berfungsi mengawasi mitra kerja secara mendetail dan mendalam.

Fahri menjelaskan selama ini Komisi III DPR menjadi mitra kerja kepolisian. Dalam konteks itu, Komisi III hanya mengawasi lembaga kepolisian secara keseluruhan. Padahal anggaran yang diterima kepolisian dari negara terbilang besar.

"Sekarang anggarannya mencapai Rp 70 triliun. Ada dinas-dinas yang selama ini tidak pernah dieksplor," katanya.

Ia melanjutkan, dengan adanya sub komisi, pengawasan terhadap kepolisian bisa menjadi lebih detail. Sub komisi misalnya bisa mengevaluasi bagian-bagian unit kerja di kepolisian secara mendetail.

"Harusnya reskrim kan dievaluasi sendiri. Lantas dievaluasi sendiri. Lantas misalnya di situ ada pemasukan. Harusnya dieksplore berapa pemasukan di lantas itu," jelasnya.

Politikus PKS ini mengatakan kerja pengawasan komisi yang ada sekarang tidak optimal. Ini karena jumlah komisi dan jumlah mitra kerja tidak sebanding. Satu komisi misalnya bisa mengawasi 15 mitra kerja pemerintah. Fahri membantah usulnya dianggap untuk ajang bagi-bagi kekuasaan.

"Bagi-bagi kekuasaan bagaimana? Orang ini mau mendetailkan pengawasan kepada pemerintah karena terlalu banyak lembaga yang tidak terawasi," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika