REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pengamat politik dari Charta Politica Yunarto Wijaya menegaskan tidak mudah memakzulkan Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla pasca kekalahan Koalisi Indonesia Hebat dalam pertarungan di DPR dan MPR.
"Ada mitos yang berkembang di masyarakat pasca kekalahan KIH di parlemen akan terjadi pemerintahan yang deadlock dan instabilitas politik, namun saya optimis itu tidak terjadi," kata Yunarto dalam diskusi yang diadakan Forum Diskusi Ekonomi dan Politik di Jakarta, Kamis (9/10).
Dia mengatakan mitos itu terbentuk karena selama 10 tahun SBY memimpin selalu menggunakan matematika politik dalam membangun koalisi. Namun menurut dia, hal itu tidak efektif karena terbukti gagal membangun koalisi dengan membagi-bagi jatah menteri.
"Ketakutan ekstrem pemakzulan karena MPR sudah dikuasai (KMP) tidak mungkin terjadi dengan mudah pasca amandemen keempat UUD 1945," tegasnya.
Ia mengatakan dalam sistem presidensial hasil amandemen ke empat UUD 1945 mensyaratkan adanya berbagai tahapan sebelum pemakzulan dilakukan. Tahapan itu menurut dia sangat rinci dan panjang sehingga hampir mustahil dilakukan terhadap pemerintahan Jokowi-JK.
Yunarto memprediksi awal sidang di tahun 2015, isu yang berkembang akan berbeda dibandingkan saat ini, yaitu partai dari KMP akan merapat ke pemerintahan Jokowi-JK. Dia menilai kesolidan KMP saat ini karena ada tujuan yang belum tercapai yaitu membagi jatah kekuasaan khususnya di parlemen dalam alat kelengkapan dewan.
"Ketika mereka sudah mendapat jatah alat kelengkapan dewan, mereka harus bermitra dengan pemilik anggaran yaitu pemerintah. Saya yakin, selain Gerindra dan PKS, parpol lain akan bergabung dengan KIH," ujarnya.
Menurut dia, Jokowi-JK tetap fokus dalam menjalankan mandat rakyat untuk membangun kabinet dan pemerintahan yang mengutamakan kepentingan rakyat. Dia menilai, apabila hal itu dilakukan, maka tidak mudah anggota DPR menolak dan memboikot semua kebijakan Jokowi-JK tersebut.
"Kalau simbol kabinet gagal, maka Jokowi-JK sulit dapat kepercayaan rakyat. Selama ini Jokowi menunjukkan tidak transaksional dalam menjalankan pemerintahan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika