REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sujito mengatakan, pelantikan presiden dan wapres terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) tak akan terganggu. Meski pun Koalisi Merah Putih menguasai struktur pimpinan MPR dan DPR.

Secara hukum, kata dia, pelantikan presiden tidak boleh dihambat. Dia juga tidak yakin Ketua MPR Zulkifli Hasan berniat seperti itu. 

"Kalau pun dikompori di belakangnya itu, mereka tidak akan berani. Itu terlalu berisiko bagi dia juga. Karena dia tak siap berkuasa," kata Arie di Jakarta Pusat, Kamis (9/10).

Namun, Arie memperkirakan, adanya kemungkinan strategi KMP adalah menghambat keberhasilan pemerintahan Jokowi. Supaya lima tahun berikutnya Jokowi akan kesulitan untuk maju lagi menjadi capres. 

Kalau melakukan kudeta, kata dia, harganya terlalu mahal pada era sekarang. Sekali pun dalam hipotesis banyak orang khawatir ada rencana ke arah sana.

"Tapi yang akan dilakukan KMP adalah menghambat keberhasilan Jokowi, supaya lima tahun selanjutnya dia tidak terpilih," imbuhnya.

Karenanya, kunci keberhasilan Jokowi bukan terletak pada Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Melainkan pada kerja kabinet. 

Dalam pemilihan kabinet, kata dia, sebaiknya tak hanya diisi orang terkenal dan para idola. Tapi juga harus bersih dan bisa kerja. Karena kalau kerja kabinet bagus, maka seluruh skenario untuk Jokowi akan gugur.

Mantan wali kota Solo itu pun diminta harus dominan berkomunikasi dengan partai, bukan hanya pimpinan. Karena semakin tepat dalam memilih anggota kabinet, akan bisa membantu komunikasi politik dengan para anggota dewan.

Arie juga menilai KMP tidak sesolid yang dibayangkan. Sebab, dalam parlemen, sifatnya lebih pragmatis dan tak ada koalisi permanen. Yang ada hanya kepentingan permanen.

Masuknya PPP dalam KIH pun dinilai sebagai amunisi baru. Mengingat kedekatan PPP ada di KIH. Jika Jokowi bisa memanfaatkan, ke depan akan bisa naik. 

"Karena sekali Jokowi membuat kegagalan, maka mudah untuk drop dan mudah digoreng. Karena harapan rakyat terlalu tinggi," ujarnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika