REPUBLIKA.CO.ID, LONDON – Inggris menjadi negara berikutnya yang akan mengakui negara Palestina. Parlemen Inggris melakukan pemungutan suara untuk mengakui kedaulatan Palestina.
House of Commons Inggris akan membahas isu kemerdekaan negara tersebut tanpa perlu menunggu pembicaraan damai antara Palestina-Israel.
‘’Setelah sekian lama komunitas internasional telah menolak orang-orang Palestina , merebut haknya sehingga kedamaian dan keamanan terabaikan di sana,’’ kata MP Partai Buruh Grahame Morris yang menyampaikan mosi pada Ahad, dikutip Guardian.
Menurutnya hanya kemerdekaan dan kedaulatan yang akan menyelamatkan solusi dua negara.
Seperti yang diketahui, Inggris tidak mengakui negara Palestina. Pada 2012, Inggris juga tidak mengeluarkan suara untuk keputusan peningkatan status Palestina menjadi negara bukan anggota. Mantan Sekretaris Luar Negeri, Wiliam Hague mengatakan keputusan saat ini diharap bisa membawa pada perdamaian sehingga dilakukan.
Lebih dari 130 negara telah mengakui negara Palestina. Namun kebanyakan negara Eropa barat dan Amerika Utara belum melakukannya. Pekan lalu, langkah Swedia mengakui negara Israel dikritisi oleh Israel. Mereka mengatakan keputusan tersebut malah menjauhkan kedamaian.
Pejabat senior di Partai Buruh Israel dan pro Israel MP dari Partai Labour Inggris akan mempengaruhi anggota parlemen untuk menentang atau abstain dalam pemungutan suara tersebut. Meskipun mosi tersebut tidak bisa dibanding.
Sekjen Partai Buruh Israel MK Hilik Bar mengatakan pada Haaretz ia akan menolaknya meskipun banyak yang akan meloloskannya. ‘’Saya mengerti mengapa semua orang akan memilih untuk apa pun yang berkontribusi pada perdamaian. Tapi melakukan pengakuan secepatnya hanya akan berdampak sebaliknya,’’ kata Bar.
Sejak pemerintah Israel bertingkah menutup upaya pembicaraan damai, Palestina tetap menginginkannya. Meskipun dibawah ketidakadilan pembangun mukiman baru Israel, kekacauan di Gaza hingga serangan pasukan Israel. Sehingga, kemenangan pengakuan di Inggris akan menjadi harapan menuju kemandirian dan kebebasan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika