Ahad 12 Oct 2014 17:51 WIB

Pelantikan Jokowi-JK Terancam Batal?

Rep: Andi Mohammad Ikhbal/ Red: Citra Listya Rini
Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Foto: Republika/Yasin Habibi
Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  --  Pusaka Trisakti mengingatkan kemungkinan terjadinya Vacum of Power karena pelantikan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) pada 20 Oktober mendatang terancam batal. Sebab, dalam UU MD3 terdapat klausul multitafsir yang menyerahkan kewenangan tersebut ke MPR.

Direktur Eksekutif Pusaka Trisakti, Fahmi Habsyi mengatakan ada celah pada Pasal 14, 15 ayat 1 dan 2. Kemudian, Pasal 34 ayat 4,5,6,7 Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Sebab, pimpinan MPR menjadi tokoh penentu berlangsungnya pelantikan.

"Pasal-pasal tersebut debateable dan ambigu. Makanya MK harus menafsirkannya agar tidak terjadi proses lama di DPR sehingga buying time. Lalu pukul 00.00 WIB pada 21 Oktober, Jokowi-JK belum juga dilantik," kata Fahmi di Jakarta, Ahad (12/10). 

Belum lagi adanya jadwal makan malam dalam posesi pembacaan sumpah jabatan presiden dan wapres terpilih. Dengan adanya agenda pelantikan pada pada malam hari, kata dia, bisa saja, terdapat banyak interupsi sehingga memakan waktu panjang.

Menurut Fahmi, alasan penetapan jadwal pelantikan Jokowi-JK pada malam hari sangat tidak logis yakni potensi anarkisme. Padahal, selama proses pemilu 2014, tidak terlihat adanya gejolak dari masyarakat atas berlangsungnya demokrasi ini.

"Jokowi-JK dan parpol pengusungnya harus membangun komunikasi strategis agar kebuntuan politik dapat dipecahkan. Seluruh elemen masyarakat dan pegiat demokrasi juga harus serius melihat potensi kudeta konstitusional ini," ujar dia.

Selain itu, masyarakat yang melangsungkan suka cita atas pelantikan presiden baru ini, jangan hanya memfokuskan gerakan tersebut di Monas. Namun, jalannya pelantikan itu di Gedung Parlemen Senayan harus mendapat perhatian.

Mantan Ketua PBNU, Hasyim Muzadi mengatakan penjegalan itu hanya bisa dalam tahap wacana, namun sulit terlaksana. Sebab, kubu Koalisi Merah Putih (KMP) yang mayoritas menguasai parlemen akan rugi jika coba-coba menghalahi pelantikan Jokowi-JK.

"Rakyat akan punya pandangan negatif ke mereka di DPR, seperti haus akan kekuasaan. Jadi itu sepertinya hanya dalam tahap wacana sulit direalisasikan," kata Hasyim.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement