REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPP Partai Golkar mendorong agar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dilantik menjadi kepala daerah definitif. Alasannya, daerah ibu kota ini jangan sampai dipimpin oleh seorang pelaksana tugas (Plt) gubernur.

Wakil Ketua Umum Golkar, Fadel Muhammad mengatakan, DPP sendiri tidak punya arahan khusus kepada DPD partainya untuk menghambat atau mempercepat proses pengangkatan Ahok. Semuanya, kata dia, harus berjalan sesuai aturan yang berlaku.

"Kami mendorong DKI Jakarta ini punya gubernur definitif, tidak bisa kalau hanya Plt," kata Fadel Ahad (12/10).

Sebagai salah satu anggota Koalisi Merah Putih (KMP), sikap gabungan parpol tersebut, menurut dia, sama sekali tak menunjukan keinginan untuk menjegal pelantikan Ahok. Namun, kalau ada masalah di DPRD, itu urusan internal Gerindra.

Ia sendiri menyatakan, tidak tahu seperti apa isu terakhir pengangkatan Wakil Gubernur Ahok itu. Hambatan yang selama ini ada, kata dia, hanya terlihat dari kalangan luar parlemen yakni FPI. Ia tak tahu pasti, isu DPRD juga ingin memperkeruh suasana.

"Saya tidak tahu seperti apa isu terakhir ini. Intinya DPP Golkar kasih arahan ke DPD agar menjalani proses sidang sesuai aturan, saja," ujar dia.

Wagub DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama menambahkan, jika berpegang pada UU, secara otomatis, ia bisa langsung naik jabatan sebagau gubernur. Namun, kalau ada upaya penjegala dari DPRD, kata dia, tak masalah menjabat sebagai Plt gubernur.

"Kalau tidak dilantik DPRD, biar Mendagri yang tentukan. Itu dalam UU memang otomatis kok," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika