REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Partai Gerindra pertimbangkan mempertahankan jumlah komisi sebagai alat kelengkapan dewan yaitu 11 komisi, kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edy Prabowo.

"Jumlah 11 komisi bagi kami tidak masalah, pembahasan pemekaran komisi sudah lama dilakukan karena alasan kinerja anggota dewan," kata Edy di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/10).

Dia mengatakan selama ini alasan pemekaran komisi disebabkan beban kinerja masing-masing komisi terlalu berat. Edy mencontohkan Komisi I memiliki 16 mitra kerja dan Komisi VI memiliki empat mitra kerja kementerian, dan salah satu kementerian membawahi 140 anak perusahaan.

"Hal itu tentu membuat pengawasannya besar, dan rakyat menuntut efektif kinerja anggota dewan," ujarnya.

Selain itu menurut dia, usulan penambahan sub-komisi atau kelompok kerja di masing-masing komisi bisa dibentuk setiap saat sehingga tidak masalah. Namun, dia menekankan pembentukan komisi dan alat kelengkapan dewan harus tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

"Pembentukan komisi dan alat kelengkapan dewan acuannya UU MD3. Kami maunya berlangsung cepat," ucapnya.

Selain itu menurut dia, Gerindra menginginkan mekanisme musyawarah dan mufakat dalam pemilihan pimpinan komisi. Dia menginginkan masing-masing pihak yang dari awal menginginkan mekanisme musyawarah dan mufakat, tetap konsisten mengusung mekanisme tersebut.

Saat ini DPR sedang mengadakan Rapat Konsultuasi antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi yang dilaksanakan di Ruang Pansus B DPR. Rapat tersebut mengagendakan pembahasan alat kelengkapan dewan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika