REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung Prof Nanat Fatah Natsir mengatakan perjalanan islah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih panjang, setelah terpilihnya Romahurmuzy sebagai ketua umum dalam Muktamar VIII di Surabaya, Jatim.

"Masih banyak pihak lain yang harus digandeng. Mungkin saja pihak lain juga akan menggelar muktamar versi mereka. Perbedaan pandangan di PPP itu harus diselesaikan," kata Nanat Fatah Natsir dihubungi di Jakarta, Jumat (17/10).

Anggota Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu mengatakan bila pun nanti ada yang mengadakan muktamar versi lain, para ketua umum yang terpilih dari masing-masing muktamar harus bisa melakukan islah.

"Bagaimana pun PPP adalah aset negara yang telah ikut membangun dan mewarnai perjalanan bangsa ini. Orang luar pun pasti berharap PPP bisa kembali bersatu," tutur Direktur Institut Madani Nusantara itu.

Terkait kubu Romahurmuzy yang tampaknya memberi sinyal akan merapat ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pendukung presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla, Nanat enggan memberikan analisis.

"Yang penting PPP sebagai aset bangsa harus bersatu lebih dahulu," ujarnya.

Muktamar VIII PPP di Surabaya secara bulat memilih Sekretaris Jenderal Romahurmuzy menjadi ketua umum partai berlambang Kabah itu. Romy, panggilan akrabnya, akan menjadi ketua umum partai politik termuda yang pernah ada.

Namun, tidak semua pihak di internal PPP sepakat dengan muktamar tersebut. Suryadharma Ali, ketua umum yang dipecat oleh pihak Romy, menyatakan muktamar di Surabaya ilegal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika