REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD -- Parlemen Irak menyetujui penunjukan menteri pertahanan baru di Irak serta seorang menteri dalam negeri. Langkah ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah Irak melawan kelompok ekstrimis ISIS.

Pemerintah menujuk Khaled al-Obeidi yang merupakan warga Sunni dari Mosul untuk menjabat sebagai menteri pertahanan. Sedangkan, menteri dalam negeri dijabat oleh Mohammed al-Ghabban yang berasal dari partai politik Syiah, Kelompok Badr.

Selain itu, enam orang anggota Kurdi juga turut dilantik. Dengan dilantiknya sejumlah menteri baru ini dapat memperkuat fondasi politik Abadi untuk mengalahkan ISIS serta memperbaiki hubungan dengan pemerintah Kurdi yang menegang akibat alokasi anggaran dan sengketa hak minyak dan tanah di wilayah utara.

Para warga Kurdi tersebut sebelumnya telah mendapatkan tawaran untuk menduduki kementerian keuangan, jabatan wakil perdana menteri, dan menteri kebudayaan. Mereka juga mendapatkan jabatan menteri urusan perempuan dan menteri pelayanan perpindahan dan migrasi.

"Pemerintahan baru ini akan lebih inklusif dan menangani masalah penting rekonsiliasi, membangun keamanan dan stabilitas negara, serta memecahkan permasalahan KRG terkait masalah sengketa minyak dan wilayah," kata menteri keuangan baru Hoshiyar Zebari, yang merupakan warga Kurdi, dilansir dari Reuters.

Sementara itu, Amerika Serikat telah mengirimkan penasehat militernya ke Irak dan telah melancarkan serangan udara terhadap ISIS. "Kami melakukan langkah maju yang positif di Irak hari ini dengan memilih menteri dalam negeri dan menteri pertahanan," kata Menlu AS John Kerry di Boston.  "Posisi ini merupakan posisi yang penting yang harus diisi agar membantu upaya mengalahkan ISIS," tambahnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika