REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Sekretaris DPW PPP Bali, Subagio meminta meminta Presiden terpilih Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) berlaku arif dan adil menyikapi dualisme kepemimpinan di tubuh PPP.

Menurutnya jangan sampai karena hanya menginginkan dukungan, kemudian Jokowi dan KIH memilih pengurus yang tidak sah.

"Di partai kami ada konstitusi yang harus ditaati. Kalau melanggara konstitusi partai berarti ilegal," katanya kepada Republika di Denpasar, Ahad (19/10).

Bagio melanjutkan, kemelut muktamar di PPP kini diambil alih oleh Majelis Syariah Partai yang diketuai Kiyai Maimun Zubair. Menurut rencana, Majelis Syariah akan menggelar muktamar 30 Oktober mendatang. Sebelumnya, kubu SDA direncanakan akan menggelar muktamar 23 Oktober.

"Tapi SDA sudah mengiyakan untuk bermuktamar sesuai yang dijadwalkan Majelis Syariah," kata Bagio.

Ia menambahkan, kubu Romahurmuzy ingin mengejar waktu pelantikan Presiden untuk membawa PPP bergabung ke Jokowi. Namun Bagio yakin, Jokowi tidak akan memihak dalam urusan PPP.

Ikuti Whatsapp Channel Republika