REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo dinilai memerlukan tambahan waktu untuk mempertimbangkan integritas para calon menterinya. Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi UGM (Pukat UGM), Oce Madril mengatakan Jokowi tidak ingin kabinetnya diisi orang yang tersangkut  persoalan hukum atau berpotensi berurusan dengan hukum di kemudian hari.

Menurutnya potensi berurusan dengan hukum jelas akan menghambat kinerja sang menteri. “Kalau bolak-balik ke KPK untuk memberi keterangan pasti pekerjaan akan terbengkalai,” kata Oce dari Yogyakarta dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam di TV One, Rabu (22/10).

Ia meyakini komposisi kabinet Jokowi diakomodir dari berbagai latar belakang, baik Parpol maupun non-Parpol. Kebijakan Jokowi berkonsultasi dengan KPK adalah langkah yang baik. Maka dari itu, ketika KPK mengumumkan rapor merah delapan nama calon menteri Jokowi perlu waktu lebih untuk mempertimbangkan kembali keputusannya.

Menurut Oce, Jokowi memerlukan menteri yang berkompeten di bidangnya. Menteri yang tidak memiliki kapasitas pada posisi yang diduduki, lanjut Oce, bakal menghadapi hambatan dalam membuat kebijakan yang berhubungan dengan sektornya.

Sementara itu politisi PDI-P, Yosanna Laoly mengatakan Jokowi pasti telah menyiapkan nama-nama cadangan untuk mengganti delapan kandidat yang dinilai bermasalah oleh KPK. Tidak diumumkannya nama-nama calon menteri yang disodorkan untuk diperiksa KPK dipandang sebagai antisipasi agar tak banyak tekanan politik yang diterima Jokowi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika