REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat paripurna DPR mengenai pembahasan nama-nama anggota di komisi dan alat kelengkapan dewan kembali menemui jalan buntu. Lima fraksi di DPR yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) belum mau menyetor nama-nama anggotanya.

Politisi Partai Golkar Tantowi Yahya menilai, belum disetorkannya nama-nama untuk anggota komisi itu menghambat kinerja DPR. Banyak hal yang seharusnya bisa dilakukan belum bisa terlaksana karena belum terbentuknya komisi di DPR.

"Kalau seperti ini suasananya jadi tidak produktif, rakyat bisa lihat siapa yang menghambat," katanya di komplek parlemen, Kamis (23/10).

Tantowi mengatakan, lobi fraksi yang diminta oleh fraksi-fraksi dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) telah dilakukan. Namun, dalam proses tersebut  memang tidak tercapai mufakat. Cara voting, kata dia, merupakan jalan yang harus ditempuh setelah lobi dilakukan dan tidak menemui titik temu.

"Harusnya legowo. Kita ambil cara praktis, kita voting saja. Memang ada menang dan kalah," ujarnya.

Seperti diketahui, lima fraksi yang belum menyerahkan nama-nama anggotanya adalah fraksi PDIP, Nasdem, PKB, Hanura, PPP. Sementara lima fraksi lain yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) yakni Gerindra, Golkar, PAN, PKS dan Demokrat telah menyetor.

Sementara, politisi fraksi PDIP Aria Bima mengatakan, PDIP bukan tidak mau menyetor nama-nama untuk anggota komisi. Tetapi, dia meminta untuk dilakukan lobi antar pemimpin fraksi terlebih dahulu sebelum dibawa ke paripurna.

Hal itu untuk mendapatkan titik temu terkait komposisi pimpinan baik di komisi maupun badan melalui musyawarah mufakat. "Kita tidak mau dikadalin, setelah setor nama kemudian dia (KMP) buka rapat komisi di masing-masing alat kelengkapan dewan untuk melegitimasi pimpinan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika