REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bidang Hukum DPP PDIP, Trimedya Pandjaitan terkejut dengan pengangkatan Mantan Kepala Staf Angkatan Laut, Jendral (purnawirawan) Tedjo Edy Purdjianto sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopohukam) di Kabinet Kerja Joko Widodo (Jokowi).

Trimedya mengira Jokowi akan mengangkat Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menkopolhukam. "Yang saya suprise (terkejut) itu Menkopolhukam kirain Luhut," kata Trimedya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (27/10).

Trimedya mengatakan Tedjo merupakan menteri representasi Partai Nasdem. Menurutnya Tedjo menjadi kuda hitam di antara sejumlah calon kuat menkopolhukam menjelang pengumuman kabinet. Kendati begitu Trimedya enggan mempersoalkan perolehan jatah menteri Nasdem yang hanya berselisih satu kursi lebih sedikit dibandingkan PDIP. "Tedjo kita tahu dia kader Nasdem. Kan memang Luhut yang beredar, kemudian ada Pak Wiranto," ujarnya.

Bagi PDIP, kata dia, menkopolhukam merupakan jabatan strategis yang berkaitan dengan koordinasi penegakan hukum. Trimedya tidak berani berspekulasi apakah Jokowi sudah berkonsultasi dengan Megawati atau belum soal pengangkatan Tedjo. "Mungkin tapi saya tidak tahu," katanya.

Trimedya berharap Tedjo bisa menjalin komunikasi yang baik dengan jajaran Komisi III di DPR. Menurutnya, selama ini menkopolhukam selalu menolak apabila diundang rapat bersama Komisi III. Padahal Komisi III merasa berkepentingan dalam mencari tahu arah penegakan hukum pemerintah. "Dua periode menkopolhukam ini gak ada yang mau diundang komisi III," katanya.

Pada bagian lain, Trimedya mengaku tidak terkejut dengan pengangkatan Yasonna H Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM. Trimedya mengatakan Yasonna merupakan kader PDIP yang cakap dalam memahami permasalahan hukum. "Kalau Pak Yasonna itu memang doktor hukum. Pernah di Komisi III. Cukup mumpunilah sebagai menkumham," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika