REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengatakan pimpinan setiap komisi dan alat kelengkapan dewan sudah bisa dibentuk pada Rabu (29/10) besok.

Ia menilai pertanyaan seputar keabsahan nama-nama yang diserahkan fraksi kubu SDA bukanlah sesuatu yang substabsial. Pada intinya ada nama-nama yang diserahkan untuk mengisi komisi-komisi di DPR.

Dengan demikian, posisi saat ini adalah 5 Fraksi KMP ditambah satu PPP yang sudah menyerahkan nama-nama yang akan mengisi alat kelengakapan dewan dan badan.

Terkait fraksi dari KIH yang belum menyerahkan nama, menurut Fadli, selama ini komunikasi terus dilakukan secara musyawarah, namun memang belum mendapatkan titik temu. Ia melanjutkan, keengganan pihak Koalisi Indonesia Hebat untuk menyerahkan nama, menurutnya sebagai usaha untuk menyandera parlemen.

"Sudah lelah, sudah 4 kali urusan yg sama. Diminta menyerahkan nama, tapi belum. Menurut saya ini satu usaha untuk menyandera parlemen, dan kita tidak mau tersandera. Kita usaha musyawarah mufakat, ternyata tidak tercapai," ujarnya di Gedung DPR/MPR, Jakarta (28/10).

Sementara terkait adanya surat dari kemekumham yang isinya mengesahkan kepengurusan PPP versi Romy, menurut Fadli jika benar adanya, DPR akan menggunakan hak interpelasi jika terbukti melanggar UU. Namun, ia tidak melihat surat tersebut, hanya ada surat  dari DPP versi Romy.

Kalaupun ada surat itu, tidak akan menggangu paripurna yang sudah disahkan. Ia juga mengingatkan agar menkumham tidak membawa kepentingan politik dalam tugasnya sebagai pemerintah.

"Kita peringatkan kepada Menkumham, jangan main politik. Jangan bawa kementrian sebagai kementrian politik. Itu peringatan saya," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika