REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai gerindra, Prabowo Subianto menilai posisi legislatif harus kuat untuk menjadi penyeimbang dalam sistem pemerintahan demokrasi. Peran pengawasan terhadap eksekutif akan maksimal jika DPR kuat.
"Legislatif yang kuat itu sesuatu yang menguntungkan rakyat. Ada pengawasan, ada koreksi dan sebagainya," katanya usai menghadiri pembukaan Muktamar VIII PPP versi Suryadharma Ali (SDA) di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (30/10).
Ketua Umum Partai Gerindra itu meminta semua pihak untuk tidak berprasangka buruk dan selalu berpikir positif terhadap Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen. KMP, kata dia, tidak menginginkan adanya menang kalah dalam setiap proses yang terjadi di DPR.
Prabowo melanjutkan, tokoh-tokoh KMP telah memberikan pengakuan dan selamat terhadap pemerintah baru. KMP menginginkan adanya check and balance yang kuat dan menyampaikan harapan rakyat melalui legislatif kepada pemerintah.
"Kami ingin suasana yang baik untuk bangsa dan negara ini, karena itu kami inginkan ada suatu hubungan baik. Dalam demokrasi ada yang diberi mandat eksekutif dan ada yang legislatif," ujar mantan Danjen Kopassus itu.
Prabowo juga menyesalkan langkah Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang membentuk DPR tandingan. Sikap itu dinilai bentuk ketidakdewasaan elite dalam berpolitik. Menurutnya, sikap tersebut justru tidak menyelesaikan masalah serta merugikan bangsa dan rakyat Indonesia.