Jumat 31 Oct 2014 10:36 WIB

Pemprov DKI Tunda Penggantian Sejumlah Pejabat SKPD

Rep: c66 / Red: Hazliansyah
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Foto: Ahok.org
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

REPUBLIKA.CO.ID, BALAI KOTA -- Pejabat eselon II lama di DKI Jakarta belum akan diganti hingga akhir tahun ini. Penundaan penggantian sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut dilakukan karena mereka harus lebih dulu bertanggung jawab atas program kerja yang dimiliki.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berharap seluruh target yang harus diselesaikan kepala-kepala dinas itu rampung pada tahun ini. Dengan demikian, setidaknya akhir Desember atau awal Januari tahun depan, perombakan dapat dengan leluasa dilakukan.

"Kami ingin mereka (pejabat eselon II) tanggung jawab kerjaannya dulu sampe akhir tahun. Kalau sekarang udah digeser, kan jadi nggak mau tanggung jawab," ujar Basuki di Balai Kota, Jumat (31/10).

Sebelumnya, pria yang akrab disapa Ahok ini mengatakan akan merombak pejabat-pejabat yang berada di eselon II. Perombakan yang rencananya dilakukan hari ini adalah upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja para SKPD.

Sejauh ini, menurutnya ada beberapa pejabat di SKPD yang termasuk dalam rapor kuning dan merah karena dinilai lamban dalam mencapai target pembangunan yang ditetapkan.

Diantaranya, kata Basuki adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta Mangga Rudy Siahaan. Menurutnya, kinerja Dinas PU selama ini berjalan lamban. Banyak pembangunan infrastruktur yang menjadi bagian dari program penanggulangan banjir dan jalan rusak tidak berjalan sesuai target.

Tidak hanya itu, Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI Jakarta Yonathan Pasodung juga disebut memiliki kinerja buruk. Hal itu karena ia belum dapat menangani praktik jual-beli unit rumah susun (rusun) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang kerap terjadi. Pembangunan rusun yang ditargetkan rampung pada tahun ini juga belum banyak terlaksana.

Kendati demikian, pelantikan sejumlah SKPD baru untuk jabatan Kepala Badan Pelayanan Terpadu (BTSP), Kepala Biro Kepala Daerah (KDH-KLN), dan Kepala Badan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BULP) dipastikan tetap akan dilakukan hari ini. Hal ini karena belum terdapat pejabat eselon II yang menempati posisi tersebut.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement