Jumat 31 Oct 2014 18:03 WIB

DPR Diminta Jangan Dulu Minta Bantuan Jokowi

Rep: c13/ Red: Mansyur Faqih
 Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers seusai melakukan inspeksi mendadak ke Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (28/10).   (Antara/Andika Wahyu)
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers seusai melakukan inspeksi mendadak ke Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (28/10). (Antara/Andika Wahyu)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR diharapkan tidak meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan masalah yang ada. DPR tandingan yang muncul belum lama ini dianggap harus diselesaikan sendiri.

Sosiolog sekaligus pengamat politik Universitas Gajah Mada (UGM), Arie Sudjito menjelaskan, kinerja Jokowi sudah cukup berat mengemban tugas negara. Untuk itu, DPR jangan dahulu meminta bantuan atau konsultasi kepada Jokowi.

"Biarkan parlemen bertarung sendiri untuk keluar dari masalahnya," ujar Arie, Jumat (31/10).

Saat ini, kata dia, Jokowi sedang dalam proses membuktikan kinerjanya. Karenanya, Jokowi sebaiknya tidak ikut campur terkait masalah DPR itu.

Arie menyatakan, DPR diperbolehkan untuk meminta bantuan Jokowi jika Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) bersatu. "Mereka bersatu untuk meminta pertolongan Jokowi," ujarnya.

Menurutnya, tidak ada cara selain kedua kubu sesegera mungkin mengakhiri perselisihan yang muncul. "Selesaikan, demi rakyat Indonesia," tambahnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement