REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali mengimbau kubu Romahurmuziy membubarkan diri dari kepengurusan versi Muktamar Surabaya, jika ingin tercipta perdamaian atau islah.

"Saya imbau mereka yang sebut dirinya ketua umum untuk membubarkan diri, sebagai itikad baik islah," ujar Suryadharma di sela-sela Muktamar VIII PPP di Jakarta, Jumat (31/10).

Menurut dia, harus dipahami bahwa Muktamar di Jakarta adalah muktamar yang sah menurut aturan. Oleh karena itu produk dalam muktamar ini juga legal.

Kepengurusan kubu Romahurmuziy, menurutnya, harus membubarkan diri karena muktamar di Surabaya tidak legal, dan sudah ditegaskan oleh Mahkamah Partai. Dia memandang, saat ini kubu Romahurmuziy memang seperti enggan islah. Tetapi hal itu merupakan pilihan yang bersangkutan.

"Kami yakin bahwa mereka yang mengobarkan semangat permusuhan, semangat kebencian, semangat menakut-nakuti orang, pasti tidak akan diikuti," kata dia.

Muktamar VIII PPP di Jakarta, berlangsung Kamis (30/10) hingga Sabtu (1/11). Pembukaan muktamar ini dihadiri petinggi partai Koalisi Merah Putih, antara lain Prabowo Subianto, Fadli Zon, Amien Rais, Hatta Rajasa, Zulkifli Hasan, Aburizal Bakrie, Anis Matta, serta Fahri Hamzah.

Salah satu agenda Muktamar adalah pemilihan ketua umum baru pengganti Suryadharma Ali. Dua kandidat Ketua Umum PPP yakni Djan Faridz dan Epyardi Asda menyatakan komitmennya untuk mendamaikan internal PPP apabila terpilih. Muktamar ini juga akan menegaskan arah politik PPP ke depan di bawah kepemimpinan ketua umum baru.

Ikuti Whatsapp Channel Republika