REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan versi Romahurmuziy menyatakan muktamar yang diselenggarakan oleh kubu Surya Dharma Ali, Jumat (31/10) di Jakarta adalah sesuatu yang mubazir dan cenderung mengedepankan ego pribadi saja.
"Seharusnya tidak perlu lakukan lagi muktamar karena buang-buang duit saja. Tapi karena dasarnya egois, tidak tahu lah, mungkin saja tidak terima mengapa yang dulu jadi stafnya bisa mengalahkan dia, yang bawa Romi dulu itu dia," kata Ketua DPW PPP versi Romi, Aziz Zaenal di Jakarta dihubungi dari Pekanbaru, Jumat (31/10).
Menurutnya, hal itu bukan ukurannya lagi dalam mementukan ketua umum. Apalagi, katanya, Muktamar ke-delapan di Surabaya sudah dijalankan dengan konstitusi, Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga, dan juga peserta yang jumlahnya 869 dari 1100 orang atau sudah dua per tiga.
"Bahkan sudah disahkan oleh Kementrian Hukum dan HAM, jadi untuk apa lagi yang lain," sebutnya.
Kemudian terkait adanya DPW PPP Riau versi SDA yang mengikuti Muktamar di Jakarta Jumat ini dengan ketua umum atas nama Umroh HM Thaib, dia mengatakan itu ilegal.
"Surat pengangkatan Umroh HM Thaib itu saja abal-abal. Jadi teman-teman yang ikut Muktamar SDA sekarang ini ilegal. Mereka bukan pengurus original karena siapa yang ikut dibuat-buat atas nama PPP, begitu saja," ujarnya.
Dia menjelaskan, surat pengangkatan itu ditandatangani oleh Saiful Tamliha yang sekarang sudah di kubu Romi. Saat itu, lanjut dia, Saiful hanya Wakil Sekjen nomor ke-12 dan tidak mungkin itu kuat legalitasnya.
"Saya sudah tanyakan ke beliau di Jakarta, Saiful bilang tidak dikasih tahu dan ketika itu banyak surat jadi diteken saja," ungkapnya.
Sementara itu, Umroh HM Thaib pada konfrensi persnya 14 Oktober mengatakan DPP versi Surya Dharma Ali sudah menunjuknya menggantikan posisi Azis Zaenal sebagai Ketua DPW PPP Riau.
"Ini SK murni dari DPP. Saya tidak pernah mengurus-urus sendiri untuk jadi pengganti," ujarnya saat itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika