REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mengklaim telah melakukan upaya membuka ruang rekonsiliasi terkait dualisme pimpinan DPR.

"Kita sudah berkali-kali melakukan upaya-upaya dalam mewujudkan proses demokrasi yang baik di DPR, tapi tidak pernah digubris," kata juru bicara KIH Effendi Simbolon di Gedung DPR, Jakarta, Senin

Menurut politikus PDIP ini, pihaknya sebelumnya telah membangun komunikasi politik terkait dualisme pimpinan DPR yang terus berlarut-larut.

"Kita sudah membangun komunikasi tapi sayangnya tidak dianggap, jadi kami terpaksa melawan ketidakadilan ini dengan membentuk pimpinan parlemen baru dengan asas musyawarah mufakat," paparnya.

Ia menyayangkan pihak Koalisi Merah Putih yang menyapu bersih seluruh pimpinan dan alat kelengkapan dewan dengan sistem pemilihan yang tidak mengunakan asas musyawarah mufakat dan dinilai tidak kuorum.

"Apa sih salah kami, jangan dijadikan kekesalan kalah di Pemilihan Presiden sehingga pertarungan dilanjutkan di parlemen. Saya berharap ini segera diselesaikan karena urusan Pilpres sudah selesai," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menanggapi sejumlah langkah politik yang dilakukan Koalisi Indonesia Hebat dengan mengatakan rapat-rapat yang dijalankan tidak sesuai aturan yang ada.

Ia mengatakan sekarang sudah ada kelengkapan dewan dan jadwal rapat dengan mitra kerja pemerintah sudah dijadwalkan. Menurut dia, kalau membentuk lagi pimpinan DPR itu menyalahi aturan.

Ia juga mengisyaratkan adanya titik temu dalam perebutan kursi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan yang memicu terjadinya dualisme pimpinan parlemen yang mengemuka ke publik.

Menurut politikus Demokrat itu, segala sesuatu bisa diubah karena pada dasarnya aturan pada Tata Tertib (Tatib) dapat diubah dengan berkoordinasi dengan seluruh fraksi yang ada.

Ikuti Whatsapp Channel Republika