REPUBLIKA.CO.ID, LUBUKLINGGAU -- Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di daerah meminta Suryadharma Ali dan Romahurmuziy yang tengah berselisih paham saat ini segera islah demi kepentingan umat.
Pengurus DPC PPP Kota Lubuklinggau, Afri Ahmad mengatakan konflik antara SDA dan Romy juga membuat kader PPP di daerah bingung, lantaran terpecahnya partai berlambang Ka'bah itu menjadi dua kepengurusan.
"Kami sangat mengharapkan kedua kubu di tingkat DPP yang tengah berselisih itu cepat berdamai agar kepengurusan di daerah tidak bingung," katanya. Rabu (5/11).
Afri yakin seluruh pengurus partai di seluruh Tanah Air tidak menginginkan terpecah akibat bersilisih paham politik, dengan demikian cepat islah dan berdamai demi kenyamanan kemjauna partai ke depan. Permasalahan tersebut bila tidak segera diselesaikan tidak menutup kemungkinan PPP di ambang kehancuran.
Menyikapi kekisruhan internal PPP Pusat itu, untuk daerah Kota Lubuklinggau sementara ini masih mengakui hasil Muktamar kubu Surya Darma Ali )SDA) di Jakarta belum lama ini karena dinilai sah.
Hal itu berpedoman pada anggaran dasar dan rumah tangga yang berlaku, sedangkan kubu Romahurmuziy diakui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly sebagai partai PPP sah dengan waktu terburu-buru.
"Jabatan Kemenkumham baru beberapa hari belum mengetahui secara medasar perselesihan dan penyelidikan serta pembelajaran lebih lanjut yang terjadi di tubuh PPP," katanya.
Padahal saat itu Menkumham mengatakan bahwa akan memberikan waktu untuk Islah, namun kubu Romahurmuziy tidak mengindahkan hal itu dan tetap menjalankan muktamar.
"Tak lama berselang Kemenkumham memberikan SK untuk kubu Romi dan hal itu menunjukkan ada permainan politik yang kurang sehat dan perlu dicermati secara mendalam," jelasnya.
Hal senada juga disampaikan salah seorang anggota Partai PPP Syamsul Rizal yang mengatakan dengan adanya dua kubu di tubuh DPP PPP itu akan menjadi ada kemunduran bagi kelanjutan partai ke depan.
"Kami menilai ketangguhan tubuh PPP akan retak dan terpecah bila masalah itu tidak diselsaikan dan berharap pimpinan ditingkat pusat jangan mengutamakan ego kepentingan pribadi dari pada kepentingan masyarakat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika