REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya tengah mengevaluasi dana otonomi khusus (otsus) bagi Papua. Dana otsus dinilai belum efektif menyejahterakan rakyat papua. "(Dana otsus) Papua masih ditelaah," kata Tjahjo kepada wartawan usai rapat dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (5/11).

Tjahjo mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan fokus penggunaan dana otsus Papua. Tidak boleh  lagi ada dana otsus yang digunakan untuk belanja (gaji) pegawai negeri dan membangun gedung. Dana otsus harus difokuskan untuk membangun infrastruktur Papua. "Diutamakan untuk petani, nelayan, dan infrastruktur," ujar mantan Sekretaris Jendral DPP PDIP ini.

Keputusan Jokowi, kata Tjahjo, berangkat dari curhat yang disampaikan Gubernur Papua, Lukas Enembe dalam rapat koordinasi dengan presiden pada Selasa (4/11) di Jakarta. Lukas menyampaikan berapa pun besaran dana otsus yang diberikan pusat tidak akan optimal untuk membangun infrastruktur di Papua. Ini karena berbagai persoalan teknis di lapangan. "Harga tanah di Papua mahal. Pak Gubernur mengatakan berapapun yang kami kucurkan itu habis untuk pembebasan lahan," katanya.

Persoalan lain, kata Tjahjo, harga bahan baku bangunan yang mahal di Papua. Di sana harga satu sak semen bisa mencapai Rp 2,5 juta. Ini lantaran ongkos distribusi pesawat yang mahal. Singkat kata, tujuan otsus tidak mencapai sasaran. "Padahal tujuan pemekaran kan untuk kesejahteraan, pemerataan," kata Tjahjo.

Tidak cuma Papua, pemerintah pusat juga akan mengevaluasi dana otsus untuk Provinsi Aceh. Pusat berharap ada kompensasi yang diberikan daerah atas setiap dana otsus yang dikucurkan. Kompensasi itu misalnya berupa efisiensi birokrasi dan proses perijinan bagi masyarakat. "Semua yang menyangkut dana alokasi khusus kami minta kompensasinya," ujar Tjahjo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika