REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA –- Pakar perekonomian Syariah, KH Prof. Didin Hafidhuddin menyatakan, perbaikan perekonomian pesantren membutuhkan sentuhan pemahaman lebih intensif dari pemerintah. Intesitas pemahaman yang diberikan diilai dapat meningkatkan kesadaran perekonomian pesantren.

“Pemerintah harus membantu mengangkat kondisi perekonomian pesantren. Jangan diabaikan,” ujar Didin kepada ROL, Kamis (6/11).

Ketua Baznas ini menyebut, potensi kekuatan ekonomi pesantren sebagai kekuatan perekonomian umat Islam. Sebab perekonomian yang digunakan di pesantren akan sesuai dengan prinsip syariah yang diajarkan dalam pesantren tersebut.

Namun demikian, hal itu terkendala oleh minimnya pemahaman mengenai ekonomi syariah. Hambatan ini menyebabkan perekomomian pesantren terhitung lamban. “Ada dua kendala: pemahaman kegiatan ekonomi sebagai ibadah dan keterampilan yang minim,” ujar

Dia menjelaskan, kegiatan perekonomian dapat dimaknai dinilai sebagai salah satu ibadah. Jika kegiatan ekonomi dilakukan dalam koridor agama, bisa berarti peribadatan yang melahirkan pahala. “Sama halnya dengan belajar agama, kegiatan ekonomi juga ibadah,” kata Didin.

Selanjutnya, kendala kedua adalah minimnya keterampilan dan pengetahuan perekonomian yang dimiliki pesantren. Menurut Didin, hal tersebut bisa ditanggulangi dengan bekerja sama dengan berbagai lembaga yang memberikan pemahaman keterampilan ekonomi.

Dua hal tersebut membuat pesantren terkada tidak menyadari potensi ekonomi yang dimilikinya. Padahal, di mata dia, pesantren memiliki potensi perekonomian yang besar. Lahan luas yang dimiliki pesantren berpotensi dijadikan lahan pertanian, peternakan dan industri rumahan berbasis syariah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika