REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui jumlah kapal-kapal patroli yang dimiliki TNI AL dan Polri masih kurang. Hal itu yang membuat aparat penegak hukum kesulitan dalam memantau arus lalu lintas di wilayah perairan Indonesia.

Menurut Jokowi, setidaknya ada sekitar 5400 kapal yang berlalu lalang di sekitar perairan Indonesia dengan berbagai kepentingan. Ia menilai dari jumlah tersebut banyak yang masih tidak jelas dalam hal perizinan. Untuk itu Jokowi menegaskan pentingnya penambahan armada kapal-kapal patroli penegak hukum, seperti dari TNI AL dan pihak Kepolisian.

''Ya kami harus mengerti. Kapal patroli masih kurang, sangat kurang. Kita perlu itu (penambahan kapal patroli), kalau tidak bagaimana mengendalian 5400 kapal yang tiap hari lalu lalang,'' jelasnya saat mendatangi pameran industri pertahanan, Indo Defence 2014 di JIExpo, Kemayoran, Jumat (7/11).

Terkait rencana penambahan anggaran pertahanan, Jokowi mengatakan ia akan meningkatkan anggaran pertahanan, dengan syarat harus diiringi dengan laju pertumbuhan ekonomi mencapai tujuh persen.

Bahkan, Jokowi menjanjikan jika pertumbuhan ekonomi mencapai tujuh persen, maka anggaran pertahanan bisa mencapai tiga kali lipat dari yang ada sekarang. Oleh karena itu, ia meminta semua pihak untuk membantu tugas pemerintah dalam mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

''Kalau tidak, darimana anggarannya? Oleh karena itu, yang harus didorong adalah pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi bagus, maka penerimaan negara akan meloncat naik dan itu bisa dipakai sebagian untuk menambah anggaran pertahanan kita,'' jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika