REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Terkait kesiapan pelaksanaan elektronik voting dalam proses pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum bisa memberikan jawaban. Banyak media yang akhir-akhir ini mengangkat bahwa masyarakat Indonesia sudah siap untuk melakukan pemilihan umum (pemilu) dengan sistem elektronik voting (e-voting), khususnya pemilu kepala daerah (pilkada) pada 2015 nanti.

Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay menyatakan bahwa lembaga lain memang sudah ada yang melakukan kajian, akan tetapi sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam penyelenggaraan proses pemilu, KPU belum pernah melakukan pengkajian terkait e-voting dan baru akan memulai.

Proses pengkajian ini juga tidak bisa hanya dilakukan dibeberapa wilayah saja, karena Indonesia luas dan setiap pihak harus terwakili. Perlu dilakukan kajian yang mendalam dan komprehensif. Oleh karena itu, proses pengkajian ini akan memakan waktu yang tidak sebentar.

"Setelah pengkajian baru bisa jawab siap atau tidak," ujar Hadar, Jumat (7/11).

Sebagai tahap awal, KPU akan membentuk tim pengkajian pemilu dengan e-voting dalam bulan ini. Nantinya, tim pengkajian e-voting ini akan melibatkan beragam ahli dan lembaga kajian, mulai dari ahli-ahli TI, baik individu maupun lembaga, universitas-universitas yang mumpuni, LIPI, sampai Bawaslu.

Dalam tiga bulan pertama, tim ini ditargetkan untu dapat memberikan gambaran awal seputar e-voting, dan dalam enam bulan pertama sudah dapat memilah mana yang sesuai dan yang tidak untuk diterapkan dalam e-voting.

Hadar juga menyatakan KPU bukannya bermaksud untuk bersikap konservatif terhadap perubahan sistem pemilu. hanya saja, proses pemilu sangatlah krusial. Mengganti sistem pemilu manual menuju e-voting merupakan hal yang sangat serius dan butuh perhitngan dari segala aspek.

"Kami ingin pastikan ini (e-voting) dipersiapkan dengan baik dan berhasil," jelas Hadar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika