REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Perdana Menteri Jordania Abdullah Ensour pada Ahad (9/11) mengatakan tak mungkin untuk mengakhiri kesepakatan perdamaian dengan Israel dalam kondisi saat ini, kata kantor berita resmi negeri itu, Petra.
Memutuskan kesepakatan akan menimbulkan konsekuensi politik, keamanan dan militer, kata Perdana Menteri Jordania tersebut sebagaimana diberitakan Xinhua, Senin pagi. Ia menambahkan, "Masalah ini tidak dibahas pada tahap ini."
Jika seseorang harus membatalkan kesepakatan perdamaian, mesti ada pilihan lain, katanya. Perlu dilakukan persiapan jika Jordanian ingin membatalkan kesepakatan itu, yang ditandatangani oleh kedua pihak pada 1994.
Pekan lalu, Jordania memanggil duta besarnya di Tel Aviv, setelah meningkatnya kekacauan di Jerusalem Timur dan pelanggaran terhadap Masjid Al-Aqsha. Duta Besar tersebut Walid Obeidat masih berada di Amman pada Ahad.
Perdana Menteri Jordania Abdullah Ensour memerintahkan pemanggilan duta besar tersebut sebagai protes atas ketegangan dan pelanggaran di sekitar Masjid Al-Aqsha dan untuk berkonsultasi. Israel telah berulangkali melakukan pelanggaran terhadap
Masjid Al-Aqsha dan orang yang beribadah di sana.
Menteri Negara Jordania Urusan Komunikasi dan Media Mohammad Momani mengatakan duta besar itu tidak kembali ke Tel Aviv sebagaimana dilaporkan beberapa media.
Ia menambahkan Pemerintah Israel memiliki rencana "yang jelas" untuk menangani meningkatnya keadaan di Jerusalem Timur.
Ensour sebelumnya juga memerintahkan diajukannya keluhan resmi terhadap Israel ke Dewan Keamanan PBB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika