REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK-- Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI meminta kesepakatan antara Pramono Anung dengan fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih dapat segera dikomunikasikan ke Koalisi Indonesia Hebat.
"Dikomunikasikan dan dikonsultasikan, baik dengan ketua umum maupun dengan ketua fraksi terkait," kata Daniel Johan dari Fraksi PKB DPR RI saat dihubungi di Pontianak, Senin.
Menurut dia, hingga kini PKB belum mengetahui secara detil kesepakatan antara Pramono dengan fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Ia menambahkan, kesepakatan yang sifatnya final supaya tidak terjadi dualisme kepemimpinan di DPR RI.
Ia menjelaskan sikap PKB dalam merumuskan kesepakatan, konsisten dengan hasil musyawarah dan mufakatnya para ketua umum bersama Ketua dan Sekretaris ke-5 fraksi yaitu PDIP, PKB, Nasdem, Hanura dan PPP.
"Bahwa Alat Kelengkapan Dewan harus ?proporsional," katanya menegaskan.
Ia menambahkan, sikap PKB ini dilandasi oleh dua hal, yakni pertama, DPR bukan tanpa kewajiban dan tanggung jawab kepada rakyat sebagai konstituen. Karena itu, keterwakilan proporsional di Alat Kelengkapan Dewan menjadi penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan.
"Untuk itu, azas proporsionalitas ini bukan merupakan urusan bagi-bagi kedudukan tetapi sebagai upaya mengamankan dua hal substansi tersebut di atas," kata Daniel Johan.