REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, tidak ada rekayasa yang dibuat pimpinan pusat partai terkait penyelenggaraan Musyawarah Nasional IX Partai Golkar.

"Golkar sebagai partai yang demokratis menyerahkan sepenuhnya (waktu penyelenggaraan munas) kepada pemegang suara untuk menentukan dan kita harus betul-betul menghargai hak masing-masing dan tidak ada intimidasi, tidak ada rekayasa yang kita lakukan," kata Idrus kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan, di dalam Munas 2009 lalu memang telah ditetapkan Munas IX akan diadakan tahun 2015, namun dia mengatakan kepastian akan hal itu terserah dari hasil rapimnas yang rencananya dilaksanakan 17-19 November 2014 di Yogyakarta.

Menurut dia, apabila dalam rapimnas ada keinginan DPD untuk menyelenggarakan munas secepatnya maka hal itu akan diserahkan kepada pemegang suara.

"Tidak boleh saya selaku sekjen mengatakan akan begini begitu. Silakan kepada mereka semua, apapun keinginan mereka dan itu dilakukan musyawarah mufakat atau suara terbanyak diantara mereka tentu DPP tidak boleh menghindar dari kesepakatan-kesepakatan itu," ujarnya.

Idrus lalu menanggapi wacana percepatan munas yang dituding sejumlah kader menjadi skenario DPP untuk memuluskan jalan aklamasi pemilihan kembali Aburizal Bakrie sebagai ketua umum.

Menurut Idrus, hal itu tidak benar sebab DPP Golkar akan menghargai hak-hak politik pemegang suara, yakni seluruh DPD. Segala hal yang mencuat menjelang Munas IX, kata dia, juga akan terkristalisasi di dalam rapimnas nanti.

Sebelumnya, politisi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, DPP Partai Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie (Ical) memiliki skenario mempercepat pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) IX Golkar dari rencana sebelumnya awal Januari 2015 menjadi akhir November 2014.

Ikuti Whatsapp Channel Republika