REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Sofian Effendi mengatakan kedepannya akan melibatkan KPK, PPATK, serta Badan Intelejen Negara (BIN) dalam menyeleksi pejabat publik. Cara ini digunakan agar pejabat negara yang terpilih memiliki integritas yang tidak diragukan.
"Untuk mendapatkan orang terbaik, kriteria yang terpenting adalah integritas. Dengan melakukan tracking, minta diperiksa apa ada cacatnya dari calon tersebut," ujar Sofian di Jakarta, Rabu (12/11).
Menurut Sofian, selama ini pihaknya memercayakan Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk menelusuri rekam jejak calon pejabat negara. "Untuk saat ini, Baru ICW yang kami ajak kerja sama," katanya.
Ke depannya, kata dia, PPATK juga perlu digandeng untuk masuk ke ranah yang lebih dalam mengenai transaksi keuangan calon yang tak terjamah KPK.
"Ini akan dilakukan sama untuk jabatan publik. Kalau dari calon yang diusulkan ada yang cacat integritas, tidak akan dicalonkan," ujarnya.
Selain itu, BIN juga akan dilibatkan untuk mengetahui cakupan yang lebih luas mengenai latar belakang calon pejabat negara. Karena menurutnya, BIN lebih memiliki data tentang semua orang.
"Bahkan kamu pacaran dengan siapa, itu katanya BIN tahu," jelasnya.
Menurut Sofian, integritas seseorang berpengaruh pada kesetiaan orang itu terhadap jabatannya. "Kita ingin mengetahui apakah pejabat yang diangkat ini jujur, berintegritas tinggi, tidak berselingkuh. Kalau isrti saja dia selingkuhi apalagi buat organisasi kan," kata Sofian.
Ia menambahkan, selain melacak rekam jejak, revolusi mental terhadap calon pejabat negara juga perlu dilakukan. Menurut Sofian, pekerjaan yang dilakukan pejabat negara harus dilandasi ambisi untuk mengabdi pada negara, bukan hanya mencari pekerjaan semata.
"Tanpa banyak cuap melakukan apa yang dicita-citakan presiden dengan revolusi mental, perubahan mindset, supaya kerjanya sungguh-sungguh dan penuh emosi," ujar Sofian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika