REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus senior PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan ada empat poin utama yang jadi kesepakatan yang dipegang oleh ketua umum partai untuk mengakhiri konflik Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP).
"Ada empat poin utama yang jadi kesepakatan yang dipegang oleh ketua-ketua umum partai dan tentunya dalam hal ini juga pemerintah. Karena apa yang dilakukan ketum partai itu atas kelanjutan atas pertemuan sebelumnya di istana," kata Pramono di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/11).
Pertama, kata dia, adalah apa yang sudah disepakati oleh tim lobi terhadap persoalan yang menyangkut alat kelengkapan dewan (AKD) itu telah disepakati, termasuk jumlahnya.
Kedua, menurut dia, mengenai pintu masuk melalui badan legislasi untuk menyelesaikan seluruh persoalan yang ada telah disepakati.
"Ketiga berkaitan dengan waktu, sebelum tanggal 5 Desember karena itu adalah berakhirnya masa reses, maka itu juga perlu diselesaikan," ujarnya.
Keempat, kata dia, berkaitan dengan adanya beberapa pasal yang dianggap bisa membahayakan sistem presidensial. Untuk itu bagian tersebut yang kemudian diminta untuk duduk bersama dan dibicarakan dengan KMP.
"Saya meyakini, karena itikadnya baik, kebetulan pukul 12.30 WIB (Rabu 12/11) di suatu tempat saya akan duduk dengan Pak Hatta dan temen-temen untuk merundingkan kembali. Mencari jalan keluar berdasarkan niat baik dan insya Allah saya meyakini ini akan ada titik temu untuk penyelesaiannya," katanya.
Pramono juga menepis anggapan kalau KIH selama ini tidak kompak. Karena mulai saat ini semuanya satu suara memberikan mandat sepenuhnya kepadanya dan Olly Dondokambey untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena itu ia optimistis masalah kekisruhan di parlemen bisa segera selesai.
Senin (11/11) dilaksanakan pertemuan para ketua umum dan sekjen parpol KIH yang berlangsung dari siang hingga sore di kediaman Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar.
Siangnya, Pramono Anung bersama Olly Dondokambey menemui para pimpinan DPR di ruang kerja Ketua DPR Setya Novanto di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen.
Dalam pertemuan itu juga dihadiri pimpinan KMP seperti Sekjen Partai Golkar Idrus Marham.
Pertemuan yang berlangsung tertutup itu membahasa mengenai rincian kesepakatan yang akan diambil antara KIH dan KMP untuk menyelesaikan kekisruhan di parlemen.