REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penunjukan Nurdin Halid sebagai ketua penyelenggaran Rapimnas Partai Golkar memunculkan protes dari kader. Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk memuluskan terpilihnya lagi Aburizal Bakrie secara aklamasi sebagai ketua umum di Munas Partai Golkar.

Langkah penunjukan mantan ketua umum PSSI, Nurdin dipertanyakan banyak tokoh Golkar di antaranya Agun Gunandjar dan Yorrys Raweyai. " Ada informasi kalau ada rapat SC Rapimnas dipimpin saudara Nurdin Halid, justru saya saat ini mempertanyakan rapat rapat tersebut, ," kata politikus Golkar Agun Gunandjar S, Rabu (12/11)

Agun mempertanyakan cara terpilihnya Nurdin sebagai ketua penyelenggara Rapimnas Golkar. "Seharusnya penetapan kepanitiaan Rapimnas, temanya, agendanya, terlebih dahulu diputuskan dalam rapat pleno DPP," kata Agun Gunandjar S.

Agun menduga langkah ini dimaksudkan untuk meloloskan Aburizal untuk terpilih lagi sebagai ketum Golkar secara aklamasi.  Kegiatan rapat DPP Golkar, menurut Agun, terkesan dibatasi hanya pada orang-orang yang setuju mempertahankan status quo.

"Saya saja sampai saat ini tidak tahu, apa dan bagaimana Rapimnas Yogya itu, seharusnya semua pengurus DPP dilibatkan. Selama ini saya selalu dilibatkan dalam kepanitiaan, mengapa sekarang sekarang ini tidak," kata inisiator gerakan regenerasi kepemimpinan Golkar ini.

Salah satunya adalah persoalan akan dimunculkannya syarat pencalonan ketum Golkar yang menyimpang dari AD/ART Partai Golkar. Yaitu adanya syarat calon ketum harus didukung 30 persen DPD I Golkar.  Padahal AD/ART hanya mengatur 30 persen dari pemegang suara. Ini dianggap sebagai akal-akalan untuk menjegal calon lain.

Ikuti Whatsapp Channel Republika