REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial di Jakarta Pusat meningkat dari 1.019 orang pada 2013 menjadi 1.443 pada Januari-Oktober 2014.

"Jumlahnya meningkat karena PMKS umumnya berasal dari daerah penyangga seperti Depok, Tangerang, Bogor, dan Bekasi yang tidak punya fasilitas panti selengkap di Jakarta," kata Kasi Pelayanan dan Rehabilitasi Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat Wanson T Sinaga, Jumat.

Dari 1.443 PMKS yang terjaring, yang paling banyak adalah gelandangan sebanyak 393 orang dan joki "three in one" sebanyak 230 orang. Joki menjadi masalah serius di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.

"Joki ini risikonya cukup tinggi karena mereka rawan diperlakukan tidak baik misalnya dilecehkan atau diperkosa akibat masuk ke mobil orang tak dikenal," kata Wanson.

Selain itu, katanya, bertambahnya jumlah PMKS ini juga disebabkan karena masyarakat yang masih terus bersedekah di jalan. Ini membuat penertiban PMKS semakin sulit dilakukan.

PMKS yang sudah ditertibkan selanjutnya dibawa ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya (PSBI BD) yang tersebar di tiga lokasi yaitu Kedoya, Cengkareng, dan Cipayung.

Wanson mengatakan, di PSBI BD mereka akan diberi pembinaan sesuai klasifikasinya masing-masing, misalnya joki diberi pembinaan minimal tiga hari sedangkan pengemis minimal tiga minggu.

"Nanti setelah pembinaan biasanya pihak keluarga akan minta surat rekomendasi ke kami dan Dinas Sosial DKI agar para PMKS itu bisa dipulangkan," ujarnya.

Jakarta Pusat memiliki beberapa titik rawan PMKS yaitu kawasan Monas, Masjid Istiqlal, Bundaran HI, Senen, Karet Bivak Tanah Abang, Gunung Sahari, Cideng, Salemba, Harmoni Gajah Mada, dan perempatan Coca-Cola Cempaka Mas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika