REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Organisasi Gabungan Angkutan Darat (Organda) memutuskan melakukan mogok nasional mulai Rabu (19/11) sebagai bentuk protes atas kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
"Ini wujud keprihatinan kami atas naiknya harga BBM subsidi untuk angkutan umum. Mogok operasi ini dari Sabang hingga Merauke," kata Ketua Umum DPP Organda Eka Lorena Surbakti saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (18/11).
Saat dihubungi, Eka sedang berada di Semarang dan baru saja melakukan Musyawarah Kerja Nasional Organda. Menurut dia, dari total pengguna BBM bersubsidi, angkutan umum hanya menggunakan sekitar tujuh persen saja dan 90 persen lainnya adalah kendaraan pribadi.
"Kami pun sudah menyampaikan kepada pemerintah secara lisan dan tertulis melalui tujuh kementerian tentang usulan insentif bagi angkutan umum agar terjadi revitalisasi angkutan umum secara kongkret," katanya.
Namun, hal itu belum ada komitmen dari pemerintah untuk mengedepankan transportasi umum. "Sudah sangat jelas transportasi umum paling banyak digunakan oleh masyarakat ekonomi lemah," katanya.
Oleh karena itu, jelas Eka, pihaknya menyerukan kepada pemilik angkutan umum di Indonesia untuk sementara tidak menaikkan harga transportasi. "Jika itu dilakukan, maka daya saing transportasi umum makin lemah dibanding kendaraan pribadi," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi mulai Selasa, 18 November 2014. Jokowi mengakui kebijakan itu merupakan kebijakan yang berat sebagai sebuah bangsa.
"Harga premium ditetapkan dari Rp6.500 menjadi Rp8.500. Harga solar ditetapkan dari Rp5.500 menjadi Rp7.500," kata Jokowi, Senin (17/11) malam.
