REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Jokowi menaikkan harga BBM jenis premium dan solar sebesar Rp 2.000 per liter. Diperkirakan, pengurangan subsidi itu bisa menghemat dana sekitar Rp 100 triliun. Sebagai kompensasi kenaikan BBM, Jokowi mengeluarkan tiga kartu sakti untuk dibagikan ke rakyat miskin.

Ketua DPP Partai Demokrat Ikhsan Modjo menilai, program Jokowi meniru kebijakan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Ngak ada yang baru bro....serius. Copy paste semua 100%. #SalamGigitJari," katanya melalui akun Twitter, @IkhsanModjo.

Ikhsan yang juga ekonom itu memberikan seri kicauan tentang kebijakan ekonomi Jokowi. Berikut penjelasannya:

"Soal Presiden Jokowi menaikkan harga BBM ini duduk persoalannya bisa dibagi dua hemat saya: soal substansi dan legal/formal. #Salam2ribu."

"Untuk soal substansi sendiri ada beberapa subargumen: ruang fiskal, opportunity cost dan soal keadilan. Bahasnya satukan saja. #Salam2ribu."

"Dari dua argumen ini, yang digemborkan Tim Jokowi bahkan sejak Transisi adalah soal substansinya: terutama ruang fiskal. #Salam2ribu."

"Inti argumen ini: tim Jokowi punya banyak program yg katanya sih bermanfaat buat rakyat,butuh banyak anggaran. APBN ngak cukup. #Salam2ribu."

"Belakangan, muncul argumen di sisi substansi lain soal opportunity costs dan keadilan. Persis sama dengan argumen yang lalu2. #Salam2ribu."

"Argumen substansi soal ini muncul karena soal ruang fiskal mulai ditolak sana-sini seiring harga minyak dunia mulai turun. #Salam2ribu."

"Bisa jadi juga karena mulai bersentuhan dengan birokrat dan dikasih masukkan "argumen yang benar" oleh para teknokrat. #Salam2ribu."

"Kalau diperhatikan poster sosialisasinya saja digambar orang/ kontraktor yang sama. iya ngak papa. Alhamdulillah sadar. #Salam2ribu."

"Subargumen substansi ini sebenarnya ada cabang lain: argumen Kwik. Soal HPP dll. Cuma karena tidak menguntungkan tidak dipakai. #Salam2ribu."

"Dalam hal ini, dari segi substansi kita bisa berdebat sampai pagi lalu pagi lagi ngak selesai2. Saya sudah pernah dari 2003. #Salam2ribu."

"Cara penyelesaian tradisionalnya: berikan kompensasi yg tepat sasaran kepada mereka yang dirugikan. Biasanya begitu. #Salam2ribu."

"Tapi biarlah buat mereka yang mau berdebat soal itu dipersilahkan. Ngak ada gunanya diulang lagi di twitter. #Salam2ribu."

"Tim Jokowi dan Jokowers juga sangat bersemangat belakangan bahas soal substansi. Termasuk yg dulu menolak. Silahken #Salam2ribu."

"Yang justru menarik ini: argumen legal formal. Ini sebenarnya titik lemah kenaikkan harga BBM Pemerintah Transisi ini. #eh #Salam2ribu."

"Soal kartu bisalah ubah dikit dan diakali pakai Perpres. Kalau soal anggaran besar New BLT menarik. Nomenklatur berubah bro #Salam2ribu."

"Atau model sebelumnya pakai CSR dan sumbangan hamba Allah. Bisalah tutup mata. #Salam2ribu."

"Argumen legal/formal ini juga yang saya pantau jadi pemantik hampir semua Fraksi KMP berancang-ancang gunakan hak interpelasi. #Salam2ribu."

"Intinya: program pengalihan dan kompensasi BBM Jokowi apa dasar hukumnya dan apakah sudah sesuai sama UU yg ada. #Salam2ribu."

"UU APBNP2014 jelas mengatur bahwa harga BBM boleh naik kalau ada pergerakkan lebih 15 persen di atas asumsi 105. Skrg 80an. #Salam2ribu."

"Tafsir MK soal harga keekonomian dan hilir BBM bersubsidi juga katakan tdk hilangkan sama sekali subsidi BBM buat rakyat. #Salam2ribu."

"Yang satu melanggar UU yang satu Konstitusi UUD, berat tidaknya silahkan ditimang timang. #Salam2ribu."

Ikuti Whatsapp Channel Republika