REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI, Bambang Wuryanto mengatakan PDIP memahami kenaikan harga BBM yang menjadi keputusan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Dikatakannya, PDIP melihat argumentasi kenaikan harga BBM sekarang lebih bisa diterima ketimbang pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurutnya, Jokowi membutuhkan dana tambahan untuk segera merealisasikan janji-janji politiknya.
"Hari ini PDIP bisa memahami (kenaikan harga BBM)," kata Bambang, Rabu (19/11).
Ia mengakui ada sejumlah kader menolak kebijakan tersebut misalnya Effendi Simbolon. Namun, ia beranggapan penolakan itu tak lain karena konsistensi kader yang menolak kenaikan BBM bersubsidi pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Karena dia bersama Bambang (Wuryanto) dulu di Komisi VI menolak kenaikan BBM," katanya.
Ia mengingatkan sebagai partai pendukung pemerintah, maka para kader di DPR RI harus mendukung kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Jokowi. Karena itu, jika ada yang membelot, maka sanksi kepada kader akan diberikan secara bertahap.