REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK-- Pemilihan umum Thailand yang rencananya akan digelar tahun depan akan ditunda hingga 2016, ujar Wakil Perdana Menteri, Kamis, mengundurkan perwujudan kembalinya pemerintahan demokrasi di negara itu.

Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha yang memimpin kudeta militer pada bulan Mei 2014, sebelumnya telah mengisyaratkan penundaan pemilihan umum yang semula dijanjikan akan digelar pada akhir 2015.

Wakil Perdana Menteri Prawit Wongsuwan, yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan, mengatakan bahwa pemilihan umum akan berlangsung pada tahun 2016, mengutip kelompok yang menentang junta atau Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban sebagai salah satu alasan penundaan pelaksanaan pemilihan umum tersebut.

"Kami akan dapat menyelenggarakan pemilihan sekitar awal 2016 setelah konstitusi disusun," kata Prawit kepada wartawan, Kamis.

"Saat ini masih ada unsur menentang Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban," tambah Prawit. Militer Thailand mengganggap kudeta perlu dilakukan untuk mengakhiri kebuntuan politik dan protes yang terjadi berbulan-bulan.

Hingga kini Thailand masih berada di bawah situasi darurat militer dan pekan lalu Menteri Kehakiman Paiboon Koomchaya mengatakan status tersebut tetap diberlakukan "tanpa batas" waktu yang jelas.

Aksi kudeta Thailand dapat diterima oleh banyak warga Thailand, tetapi ada ketidakpuasan yang tumbuh di dalam negeri dan komunitas internasional karena pihak militer terus memegang kekuasaan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika