REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi III DPR RI batal mengadakan rapat pleno membahas uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi karena anggota fraksi dari Koalisi Indonesia Hebat tidak datang.

"Rapat pleno Komisi III untuk bahas tahapan 'fit and proper test' calon pimpinan KPK terpaksa ditunda dengan alasan setelah ditunggu lebih dari 30 menit fraksi-fraksi KIH belum juga datang, akhirnya diputuskan rapat pleno ditunda," kata anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (27/11).

Namun Benny tidak menyebutkan alasan anggota fraksi-fraksi KIH tidak datang dalam rapat pleno tersebut. Politisi Demokrat itu menegaskan pimpinan KPK akan terpilih sebelum masa reses DPR RI yaitu 5 Desember 2014.

"Kalau sore ini bisa datang ya kami tunggu kalau tidak, pekan depan. Intinya sebelum 5 Desember 2014 dan harapannya sebelum reses sudah selesai pilih pimpinan KPK yang baru," ujarnya.

Namun dia membantah Komisi III DPR akan menolak semua nama calon pimpinan KPK yang sudah dimiliki Panitia Seleksi Pimpinan KPK.

Hal itu menurut dia, undang-undang menegaskan DPR RI wajib memilih satu calon pimpinan KPK yang diajukan Pansel KPK.

"UU menegaskan DPR wajib memilih satu karena kalau yang dibutuhkan satu ya wajib pilih satu dari dua," katanya.

Menurut dia, tidak ada diskresi yang diberikan UU kepada dewan untuk tidak memilih calon pimpinan KPK yang diajukan Pansel KPK.

Sebelumnya Panitia Seleksi pimpinan KPK melaporkan kinerjanya kepada Komisi III DPR RI bahwa telah melaksanakan tugas sesuai Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 2014.

"Selain itu kami laporkan seluruh tahapan sudah dilalui dan mengapa kami harus bekerja saat itu karena perintah undang-undang," kata Ketua Pansel Pimpinan KPK Amir Syamsuddin di Jakarta, Senin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika