REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pakar hukum tata negara, Andi Irman Putra Sidin, menegaskan terlalu berlebihan menyebut Ical jika terpilih lagi memimpin Golkar maka akan memakzulkan Jokowi dari kepresidenan. “Bisa dibilang mengada-ada,” imbuh Irman, saat dihubungi, Senin (1/12).

Yang paling menentukan Jokowi harus dimakzulkan atau tidak adalah Jokowi sendiri. Ketika Jokowi melibatkan diri dalam pidana korupsi, atau asusila, atau apapun yang berkaitan dengan ketentuan dirinya layak untuk dimakzulkan, maka ketika itulah Jokowi sudah menunjukkan dirinya sudah tidak layak menjadi presiden. “Jadi bukan Ical, bukan DPR, bukan MK, tapi Jokowi sendiri,” tegasnya.

Ketua presidium penyelamat partai Golkar, Agung Laksono, mengungkapkan kalau Ical kembali memimpin Golkar maka tidak menutup kemungkinan Jokowi akan didongkel dari posisinya sebagai presiden RI. Pernyataan itu dinilai Irman kurang tepat.

Irman bahkan menegaskan sikap Ical yang menegaskan posisi Golkar sebagai penyeimbang menjadi oksigen bagi konstitusi Indonesia. Nantinya kehidupan konstitusi akan semakin kuat karena selain menjalankannya, konstitusi juga diawasi dan dievaluasi oleh partai-partai penyeimbang. “Ini jelas menjadi oksigen bagi kehidupan konstitusi Indonesia,” imbuhnya.

Posisi penyeimbang berarti menyikapi pemerintahan dengan obyektif dan apa adanya. Jika pemerintah dalam menjalankan programnya tidak sesuai dengan konstitusi maka akan ditegur dan dievaluasi. Jika sudah tepat maka akan diteruskan dan semakin didorong.

Ikuti Whatsapp Channel Republika