REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Anggota Komisi III Bidang Pembangunan DPRD Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Nila Kartika menilai aksi demonstrasi penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak semuanya untuk kepentingan politik.

"Ada juga aksi demonstrasi itu yang murni karena tuntutan perjuangan hidup sehari-hari," katanya di Padang, Rabu (3/12).

Menurut dia, aksi demonstrasi tersebut dilakukan mereka yang menjalankan kehidupan sebelum BBM naik. Sebelum BBM naik saja sudah begitu susahnya, apalagi setelah kenaikan harga BBM.

Ia menyebutkan tentu saja mereka yang berdemo itu akan lebih sulit kehidupannya dan dampaknya semua akan berpengaruh kepada kenaikan harga kebutuhan sehari-hari.

Akan tetapi, tambahnya, pemerintah sudah mengumumkan kenaikan harga BBM untuk itu diminta agar bisa menjamin lancarnya pendistribusian BBM bersubsidi ke daerah-daerah.

Selain itu, penghematan yang diperoleh dari pengurangan subsidi bahan bakar tersebut bisa digunakan untuk membangun infrastruktur dan sektor-sektor lain yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

Ia menjelaskan setelah mempelajari dan mendengar masukan dari pihak terkait dari dampak kenaikan harga BBM subsidi, maka ia berpendapat bahwa kenaikan harga BBM adalah kebijakan pemerintah pusat dan dapat disetujui apalagi telah disepakati organisai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Lalu pascakenaikan BBM maka besaran kenaikan tarif angkutan umum harus realistis karena kenaikan harga BBM juga diikuti naiknya harga suku cadang lainnya.