REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Para pelancong asal Australia yang bermasalah di luar negeri diperingatkan mengenai batasan baru yang bisa diberikan pihak Kedutaan mereka di negara bersangkutan. Bantuan konsuler akan lebih terbatas lagi jika mereka melanggar hukum di negara yang dikunjunginya.
Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop mengatakan staf kedutaan besar Australia akan diizinkan untuk "membatasi ruang lingkup" bantuan yang bisa mereka berikan di bawah strategi konsuler baru yang dirilis, Rabu (3/12).
"Beberapa orang memiliki pola perilaku yang meminta serangkaian bentuk bantuan konsuler di masa lalu," kata Ms Bishop.
"Jika Anda sengaja atau sadar menyalahgunakan sistem, maka sudah pasti Anda hanya akan menerima tingkat minimum dari bantuan dan saran yang bisa diberikan staf konsuler kami," tambahnya.
Berdasarkan strategi konsuler baru, ada beberapa kesalahpahaman mengenai apa saja yang bisa dilakukan oleh staf kedutaan Australia. Beberapa contoh permintaan yang sering diterima Kementerian Luar Negeri dari para pelancong Australia antara lain, pertanyaan "Saya akan berlayar, makanan yang disediakan seperti apa? Bisakah kita minum air di kapal?"
Ada juga warga Australia yang tengah bepergian di luar negeri meminta bantuan staf kedutaan Australia untuk memberi makan anjingnya di rumah selama dia pergi.
Lalu, ada juga permintaan memesan hotel dan meminta disediakan supir untuk mengantar wisatawan Australia ke bandara. Atau ada yang sekadar bertanya "Hotel apa yang terbaik di Phuket?"
Tahun lalu, staf Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia telah memberikan bantuan konsuler kepada lebih dari 15 ribu warga Australia di luar negeri.
Bishop mengatakan sumber daya konsuler yang tersedia akan dikerahkan untuk membantu warga Australia yang benar-benar membutuhkan bantuan dan rentan, termasuk perempuan dan anak-anak.
Dokumen mengenai strategi konsuler baru ini juga memuat gagasan meminta warga Australia yang tengah bepergian ke luar negeri untuk membayar biaya tertentu dari bantuan konsuler yang mereka minta dalam situasi tertentu. Namun menurut Bishop opsi itu tetap terbuka namun bukan sesuatu yang pemerintah akan berlakukan pada tahap sekarang ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika