REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Berbagai masalah terus menghantui tubuh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Untuk mengatasi hal tersebut, campur tangan dari Kementrian Pemuda dan Olahraga perlu dilakukan.

Pengamat olahraga Anton Sanjoyo mengatakan bahwa Kemenpora merupakan lembaga pemerintah yang memiliki kuasa besar untuk melakukan pembenahan dan pengawasan. Memang, diakui Anton, ada ancaman besar bila ada campur tangan pemerintah di tubuh PSSI.

"Seolah-olah PSSI suatu lembaga yang tak tersentuh karena ada aturan dari FIFA dan ancamannya kita disanksi. Tapi Menpora tetap punya kuasa untuk ambil sikap," kata dia di kantor Kemenpora, Kamis (4/12).

Seandainya tidak ada campur tangan pemerintah, dikhawatirkan sepakbola Indonesia tidak akan mengalami perbaikan. Apalagi, tahun depan PSSI akan memulai kongres. Untuk itu, Anton meminta kepada Menpora Imam Nahrawi untuk segera mengambil sikap tegas guna pembenahan tersebut.

"Mungkin mereka selalu berkelit untuk pemerintah tidak intervensi. Tapi ini bukan intervensi," tambah Anton.

Aturan FIFA memang seharusnya dijalankan dengan baik oleh PSSI. Namun, sebagai lembaga yang berada di suatu negara, sudah sangat jelas untuk dapat mematuhi aturan juga kementerian yang menaunginya.

"Menpora punya hak, bisa saja mencabut SK PSSI," ujarnya.

Ia menjelaskan, saat ada konflik internal PSSI beberapa waktu silam. Secara tegas, Menpora saat itu, Andi Mallarangeng mengatakan bila PSSI dibawah kepemimpinan Nurdin Halid tidak diakui.

"Secara otomatis mereka runtuh," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika