REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD -- Sebanyak 37 orang tewas dan 92 orang lagi cedera dalam beberapa serangan bom terpisah pada Kamis malam (4/12) di Irak, kata beberapa sumber polisi.
Satu sumber polisi memberitahu Xinhua, Jumat (5/12) bahwa 12 orang tewas dan 41 orang lagi cedera ketika satu bom mobil meledak pada Kamis malam di dekat satu pasar terkenal di Kabupaten Kota Sadr, Baghdad Timur. Ia menambahkan beberapa toko hancur akibat ledakan kuat.
Beberapa menit kemudian, satu bom mobil lagi meledak di dekat satu kelompok restoran di kabupaten yang sama, sehingga menewaskan sembilan orang dan melukai 28 orang lagi.
Dalam peristiwa terpisah, seorang warga sipil tewas dan tiga orang lagi cedera ketika satu bom pinggir jalan meledak di Kabupaten Karrada, di pusat Kota Baghdad.
Selain itu, seorang pembom bunuh diri yang mengenakan rompi peledak meledakkan dirinya di satu kafetaria di Kota Kirkuk, bagian utara Irak. Sebanyak 15 orang tewas dan 20 orang lagi cedera, kata seorang polisi setempat yang tak ingin disebutkan jatidirinya.
Irak telah menyaksikan kerusuhan terburuk dalam bertahun-tahun, sehingga menewaskan 5.576 warga sipil selama semester pertama tahun ini. Tak kurang dari 11.666 orang lagi cedera, demikian laporan yang diberikan PBB belum lama ini.
Irak berencana meminta bantuan NATO untuk melatih pasukan keamanannya, beberapa bulan setelah tentara Irak mengalami pukulan keras dalam menghadapi serangan anggota Negara Islam (IS).
Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi pada Rabu (3/12) memberitahu Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengenai rencana Baghdad dalam pertemuan di Brussels, Belgia, hal ini disampaikan oleh Oana Lungescu, Juru Bicara Pakta Pertahanan Atlantik Utara.
Irak berusaha meminta bantuan NATO untuk membangun kemampuan pertahanannya, bisa berupa penasehat dalam pelayanan keamanan, saran anti-korupsi, ataupun untuk pelatihan militer penuh.
NATO sebelumnya memiliki tim untuk melatih pasukan keamanan Irak, tetapi tim tersebut ditarik dari Irak pada akhir 2011, ketika tidak ada kesepakatan yang bisa dicapai mengenai status hukum pasukan NATO yang beroperasi di negara itu.