REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW-- Satu LSM Palestina Kamis mengatakan hampir 3.000 orang Israel memaksa masuk ke kompleks Masjid Al Aqsa Palestina, Yerusalem Timur, dalam dua bulan terakhir di tengah bentrokan yang sedang berlangsung antara kedua pihak, kata laporan Kantor Berita Anadolu.
"Sebanyak 2.708 warga Israel, sebagian besar pemukim yahudi, menyerbu kompleks Al-Aqsa pada Oktober dan November," kata kantor berita itu, mengutip pernyataan Yayasan Al-Aqsa untuk Wakaf dan Warisan.
Menurut Lembaga Swadaya Masyaraakat itu, pada Oktober saja 1.411 pemukim Yahudi, 104 tentara Israel dan 83 agen intelijen menyerbu situs Al Aqsa. Sedangkan pada November 1081 pemukim Yahudi, 104 tentara dan 22 perwira intelijen Israel memaksa masuk ke kompleks suci bagi umat Islam tersebut.
Berdasarkan undang-undang status quo di Temple Mount, umat Muslim mempertahankan otonomi kompleks itu, sementara memungkinkan orang-orang yahudi untuk mengunjungi pada saat-saat tertentu saja.
Namun, salah satu alasan bentrokan diperkuat antara orang Arab dan yahudi, termasuk kerusuhan-kerusuhan dan serangan-serangan teror, adalah dugaan niat Israel mempertimbangkan kembali status quo atas Temple Mount mendukung kaum yahudi itu.
Polisi Israel telah menyita sebuah wadah kemasan senjata ringan menuju Yerusalem Timur yang datang ke kota Ashdod dengan cara Cina. Polisi membongkar wadah itu penuh senjata untuk dibawa ke Kompleks Masjid Al Aqsa, Yerusalem Timur.
Masjid Al Aqsa terletak bersanding dengan situs agama yahudi Temple Mount di Kota Tua Yerusalem, yang dianggap situs Islam tersuci ketiga setelah Mekkah dan Madinah. Palestina berusaha membentuk sebuah negara merdeka di wilayah Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, yang sebagian diduduki oleh Israel.
Pada Oktober, Palestina bekerja di luar rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang mendefinisikan batas waktu yang ketat bagi Israel untuk mengakhiri pendudukannya dan menghapus permukiman yahudi yang dibangun di tanah Arab sebelum November 2016.
Info seputar sepak bola silakan klik di sini
Ikuti Whatsapp Channel Republika