REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar akan selalu bekerja sama dengan Koalisi Merah Putih (KMP) untuk memenangkan calon kepala daerah yang dipilih melalui DPRD. Untuk itu, Golkar dan KMP siap menolak Perppu Pilkada yang mengatur pemilihan langsung oleh rakyat.

"Pasti kami akan selalu melakukan pembicaraan dengan KMP," kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI, Bambang Soesatyo kepada wartawan di Jakarta, Ahad (7/12).

Golkar ingin mengulang sukses kerjasama KMP dalam pemilihan pimpinan DPR dan MPR. Dalam kerjasama tersebut Golkar dan KMP sukses menyapu bersih seluruh posisi pimpinan di parlemen.

"Sama seperti menentukan Ketua DPR dan Ketua MPR. Demikian juga dengan Pilkada di semua tingkatan," ujarnya.

Bendahara Umum DPP Partai Golkar ini menilai Pilkada langsung lebih banyak mudharat ketimbang manfaat. Ini misalnya terlihat merebaknya konflik di daerah, biaya politik tinggi, hingga campur tangan para pemodal besar dalam memenangkan calon kepala daerah.

"Selalu ada gugatan di MK soal hasil Pilkada langsung," ucapnya.

Bambang mengatakan ide mengembalikan sistem Pilkada dari langsung menjadi tidak langsung berangkat dari inisiatif Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun karena publik menolak Pilkada tidak langsung maka pemerintahan SBY berubah haluan dengan mengeluarkan Perppu Pilkada.

"Sesungguhnya yang memiliki inisiatif melakukan Pilkada tidak langsung pemerintah SBY," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika