REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rekomendasi Partai Golkar untuk menolak Perppu Pilkada menuai polemik. Inisiator Perppu, Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dinilai mulai merapat ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Sebab, Koalisi Merah Putih (KMP) dinilai mulai goyah untuk mendukung Perppu itu. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon membantah bahwa KMP sedang rapuh. 

Menurutnya, apa yang dilakukan SBY adalah bentuk komunikasi politik yang bagus. Selain itu, Gerindra masih yakin bahwa soliditas KMP masih terjaga. 

Terlebih KMP belum membuat keputusan terhadap perppu secara resmi. Menurut dia, KMP taat aturan main yang menjadi keputusan bersama konsensus dalam KMP. 

"Kita kan sudah sepakat kemarin mendukung perppu, belum ada penolakan tertulis dari partai di KMP," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/12).

Fadli menambahkan, hasil munas Partai Golkar untuk menolak perppu hanya rekomendasi, bukan sikap dari fraksi di DPR. Rekomendasi itu akan diterjemahkan dengan melihat situasi. 

Sehingga akan diperoleh sikap resmi di fraksi DPR. Apalagi, masih ada waktu sekitar satu bulan bagi fraksi untuk mengkaji perppu itu.

Setelah masa reses berakhir maka fraksi di DPR akan menyatakan sikapnya secara tertulis. Jadi, hingga saat ini dikatakan tidak ada partai yang ingkar dengan janjinya. Terlebih KMP yang sejak awal menyepakati adanya perppu itu.

"Ingkar janji itu kalau pas voting ternyata tidak jadi (mendukung), ini masih jauh," kata wakil ketua DPR itu.

Fadli menambahkan pertemuan SBY dengan Presiden Joko Widodo tidak dapat diartikan sebagai Partai Demokrat akan menyeberang ke KIH. Sebab, KMP saat ini masih dalam posisi solid sebagai koalisi di parlemen. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika