REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Sejumlah Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar di Sulawesi Selatan menyesalkan sikap politik dari Ketua Umumnya Aburizal Bakrie (ARB) yang berbalik mendukung pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung. "Kita semua tidak pernah membayangkan kalau sikap seperti yang ditunjukkan oleh ketua umum itu dipertontonkannya, dan inilah yang kami sesalkan," ujar Pelaksana tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Kabupaten Enrekang, Andi Natsir di Makassar, Rabu.

Dia menilai, apa yang diperlihatkan oleh ARB selaku Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar menunjukkan sikap inkonsistensi dalam berpolitik. Apalagi berdasarkan hasil rekomendasi Musyawarah Nasional (Munas) di Nusa Dua, Bali, sudah ditegaskan bahwa Partai Golkar menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada. "Dalam Munas Golkar yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali itu kan jelas sikap partai ini dan Golkar menolak Perppu sesuai dengan prinsip dari Munas," katanya.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Enrekang ini menuturkan, seandainya rekomendasi bisa dievaluasi kembali, maka harus melalui mekanisme partai. "Saya pribadi bukan persoalan setuju atau tidak. Tapi lihatlah prinsip dari Munas Bali, apa rekomendasi yang dihasilkan dari munas itu. Penolakan terhadap pilkada langsung sudah jelas merupakan keputusan seluruh DPD yang hadir di Munas Bali. Jadi bukan orang per orang," katanya.

Dia sendiri mengaku lebih memilih pilkada langsung ketimbang pilkada melalui lembaga legislatif. Tapi ada beberapa yang perlu dibenahi dalam pelaksanaannya. Hal senada diungkap Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Selayar, Hasanuddin Chaer. Dia menyesalkan sikap Aburizal Bakrie yang membelot dari hasil rekomendasi Munas Bali.

Meski demikian, Hasanuddin menegaskan belum mau bersikap. Dia pun meyakini hal tersebut merupakan manuver politik Aburizal Bakrie. Apalagi dia masih menunggu perkembangan selanjutnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika