Selasa 16 Dec 2014 23:21 WIB

BPBD NTB Petakan Sembilan Daerah Rawan Bencana

BPBD
Foto: blogspot.com
BPBD

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nusa Tenggara Barat memetakan sembilan daerah yang sangat rawan bencana terutama pada saat musim hujan sehingga masyarakat harus waspada.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Barat (NTB) Medha Magma Ardi, di Mataram, Selasa, menyebutkan sembilan daerah sangat rawan bencana itu adalah Kota Mataram karena sering terjadi genangan air pada saat musim hujan, meskipun hanya satu hingga dua jam.

Selain itu, jalur Mataram, kawasan wisata Senggigi Kabupaten Lombok Barat menuju Pemenang, Kabupaten Lombok Utara dan jalur Mataram, Pusuk Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara yang rawan terjadi tanah longsor karena kondisi kualitas tofografi yang berbukit.

Daerah rawan bencana lainnya adalah Kecamatan Sembalun dan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur. Kedua daerah ini sering dilanda banjir disertai tanah longsor.

Kemudian Taliwang dan Senteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Daerah Aliran Sungai Moyo, Kabupaten Sumbawa, yang berpotensi terjadi banjir.

Selanjutnya di Nanga Tumpu, Kabupaten Dompu, Parado, Woha Kabupaten Bima dan Kota Bima yang rawan terjadi tanah longsor karena daerah perbukitan.

"Di Dompu beberapa waktu lalu sudah terjadi banjir, di Taliwang angin puting beliung yang menyebabkan rumah penduduk mengalami kerusakan," katanya.

Dari hasil pemetaan, kata dia, pihaknya sudah menyusun rencana kontinjensi yang bisa menjadi acuan ketika terjadi bencana.

BPBD NTB juga sudah menginstruksikan kabupaten/kota untuk melakukan evaluasi terhadap kondisi lapangan yang rentan terjadi bencana alam, terutama tanah longsor.

Masing-masing kabupaten/kota juga diminta membangun konsep kesiapsiagaan dengan memperkuat Tim Reaksi Cepat (TRC) dan menyiapkan peralatan dan logistik yang dibutuhkan untuk penanganan bencana.

Pemerintah, lanjut Medha, juga mendorong masyarakat untuk menjadi masyarakat yang siap siaga bencana.

"Dalam hal penanggulangan bencana, jika dilimpahkan semua kepada pemerintah tidak artinya karena kondisi sumber daya manusia (SDM) yang terbatas. Untuk itu, kami melakukan pembinaan agar masyarakat mampu mengenali bencana secara dini," ujarnya.

 

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement