REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menilai, provinsi atau kabupaten/kota yang masih mengimpor bahan pokok dan mengalami defisit energi disebabkan kebijakan pemerintah daerah (pemda) setempat yang tidak tepat.

Menurut Jokowi, pemerintah di negara, provinsi, maupun kabupaten/kota yang maju tidak tergantung pada sumber daya alam yang ada. Ia mencontohkan, negara maju, seperti Singapura, Korea Selatan hingga Jepang, meski tidak memiliki sumber daya alam (SDA), tetapi faktanya  mampu meningkat standar ekonominya. 

Berbeda halnya dengan pemerintah daerah, mulai provinsi, kabupaten/kota di Indonesia yang dinilainya seringkali mengagungkan SDA yang dimiliki, seperti minyak, gas yang besar di berbagai wilayah Indonesia. Menurutnya, anggapan itu berpotensi justru bisa jadi malapetaka buat semua pihak.

Jokowi mencontohkan, dalam bidang pangan, seringkali Indonesia disebut negara agraris. Tetapi, faktanya Indonesia mengimpor komoditas beras, gula, kedelai, hingga jagung. “Padahal potensi untuk mandiri atau swasembada itu ada. Tetapi kemandirian itu tidak bisa diperoleh karena tidak adanya kebijakan publik yang baik dan tepat,” ujarnya di Musrenbangnas RPJMN 2015-2019 di Jakarta, Kamis (18/12).

Mantan wali kota Solo tersebut menyatakan, semua wilayah atau daerah terpencil di Indonesia mengalami defisit, bahkan krisis listrik. Padahal, Indonesia memiliki SDA batu bara, hingga gas ada hampir di semua provinsi. “Yang salah apa? Ya lagi-lagi kebijakan publik yang tidak tepat itu,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika