Sabtu 20 Dec 2014 18:27 WIB

Jokowi Minta Pohon Sekitar Waduk Tidak Ditebang

Presiden Joko Widodo
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Presiden Joko Widodo

REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG - Presiden Joko Widodo meminta masyarakat Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), tidak menebang pohon yang berada di sekitar kawasan Waduk Raknamo.

"Saya meminta Bupati Kupang dan Gubernur NTT untuk ikut menjaga, jangan sampai ada pohon yang ditebang karena akan menggangu fungsi waduk," kata Presiden Joko Widodo saat "groundbreaking" (peletakan batu pertama) pembangunan Waduk Raknamo di Desa Raknamo, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, Sabtu (20/12).

Menurut dia, pengalaman menunjukkan bahwa banyak waduk tidak bisa berfungsi maksimal karena masyarakat menebang pohon-pohon yang berada di sekitar waduk dan berdampak pada erosi dan sendimentasi. "Pengalaman, ada waduk yang hanya berfungsi 40 persen karena pohon-pohon di sekitar waduk ditebas oleh masyarakat," katanya.

Presiden mengatakan, NTT memang memerlukan air, baik untuk kebutuhan pertanian persawahan maupun untuk memenuhi kebutuhan air baku. "Dari tadi semua mintanya waduk saja terus. NTT memang membutuhkan air. Saya datang beberapa bulan lalu, kelihatan kering kerontang. Kalau ada air bisa untuk persawahan dan juga air baku," katanya.

Jokowi juga meminta agar pembangunan Waduk Raknamo ini bisa selesai dalam waktu tiga tahun. "Nanti saya ikut mengawasi langsung. Bupati dan gubernur juga harus ikut mengawasi supaya pekerjaan berkualitas baik," katanya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan waduk seluas 147 hektare ini akan menelan dana sebesar Rp 710 miliar. Pembangunan bendungan tersebut menggunakan sistem multi tahun dan untuk tahap pertama sesuai dengan kontrak dialokasikan anggaran sebesar Rp 40 miliar.

Dia menjelaskan Waduk Raknamo ini dapat menampung air baku sebanyak 14,09 juta meter kubik. Air dari bendungan ini nantinya akan berfungsi sebagai pemasok air baku bagi warga Kabupaten Kupang 100 liter per detik.

"Selain itu, untuk mendukung lahan irigasi sawah seluas 1.250 hektare, pengendalian banjir, pariwisata dan pembangunan pembangkit listrik tenaga makro hidro (PLTMH) sebesar 0,216 mega watt (mw)," kata menteri.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement